Penyebaran Covid-19 di Sleman Tak Terkendali, Dewan Desak Tunda Pelaksanaan PTM

Harianjogja.com, SLEMAN- DPRD Sleman meminta pelaksanaan pembelajaran tatap muka (PTM) di sekolah yang sedianya digelar pada tahun ajaran baru 2021/2022 ditunda. Sikap ini disampaikan menyusul adanya lonjakan kasus baru Covid-19 di Kabupaten Sleman.

Wakil Ketua DPRD Sleman Arif Kurniawan mengatakan lonjakan kasus baru Covid-19 di Sleman dalam beberapa hari terakhir harus dicermati oleh Pemkab Sleman sebelum menggelar PTM. Jangan sampai, kata Arif, muncul permasalahan baru seperti klaster sekolah.

"Kami minta agar Pemkab jangan terburu-buru mengizinkan digelarnya PTM. Situasi saat ini berbeda di mana lonjakan kasus baru Covid-19 tengah terjadi di Sleman. Jangan sampai muncul klaster baru," kata Arif kepada Harian Jogja, Rabu (16/6/2021).

Menurut Arif, meskipun persiapan pelaksanaan PTM sudah dilakukan sejak tahun lalu namun kondisi dan situasi saat ini berbeda. Lonjakan kasus baru terus terjadi bahkan muncul klaster-klaster baru setelah perayaan lebaran. Kondisi saat ini, lanjutnya, harus menjadi pertimbangan Pemkab.

"Kalau buru-buru PTM digelar, orangtua diizinkan agar anaknya sekolah, kemudian terjadi penularan di sekolah, kasihan nanti sekolah yang disalahkan. Jadi rencana PTM digelar Juli nanti, sebaiknya ditunda dulu," usul Arif.

Pertimbangan lainnya, lanjut Arif, anak-anak juga rentan terpapar Covid-19. Banyak pasien Covid-19 juga berasal dari anak-anak. Apalagi anak-anak tidak termasuk yang diprioritaskan dalam program vaksinasi. Jika di dalam sekolah, katanya, protokol kesehatan semestinya dijalankan agar anak-anak tidak terpapar Covid.

"Namun saat berada di luar sekolah, belum ada jaminan protokol kesehatan dapat diterapkan oleh anak-anak. Nah, orang tua juga harus bisa menjamin kondisi anaknya sehat. Apakah semua orang tua tahu jika anaknya terpapar Covid?" tanya politisi PAN ini.

Panggil Disdik

Terpisah, Anggota DPRD Sleman Yani Fathurahman mengatakan persiapan sekolah untuk melaksanakan PTM memang dilakukan sejak lama. Bahkan sarana dan prasaranya sudah dinilai memadai. "Sebelumnya kami dari Komisi D pernah mengecek persiapan PTM. Bisa dikatakan persiapannya sudah bagus. Itu sebelum terjadi lonjakan kasus Covid," ujar Yani.

Melihat lonjakan kasus baru Covid-19 di Sleman saat ini, lanjut politisi PKS ini, perlu ada penjelasan baik dari Dinas Pendidikan maupun Dinas Kesehatan. "Bagaimana prediksi dan penyikapan, evaluasi dan persiapan yang dilakukan untuk mengantisipasi lonjakan kasus Covid. Ini perlu dijelaskan ke Dewan sebelum PTM digelar," kata Yani.

BACA JUGA: Kuliah Bauran UGM Segera Digelar, Protokol Kesehatan Tetap Utama

Sama halnya dengan Arif, Yani berharap pelaksanaan PTM nanti tidak menimbulkan klaster baru sehingga persiapan yang dilakukan harus dimatangkan. Apalagi, katanya Gubernur DIY Sri Sultan HB X meminta agar syarat PTM diperketat untuk mengantisipasi penularan virus Corona.

"Untuk itu, kami dari Komisi D akan mengundang Disdik dan Dinkes untuk mengetahui sejauh mana persiapan pelaksanaan PTM nanti sebelum kami mengambil sikap," kata Yani.

Sebelumnya, Kepala Disdik Sleman Ery Widaryana mengatakan pelaksanaan PTM tetap akan digelar serentak pada tahun ajaran baru, tahun ini. Meski begitu, katanya, pelaksanaan PTM tetap melihat situasi dan kondisi zona Covid. "PTM tetap dilaksanakan baik untuk semua SD maupun SMP. Siswa masuk dua hari dalam seminggu. Pembukaan PTM disesuaikan dengan zonasi Covid. Cuma ada aturan baru dari pusat," katanya.

Jika sebelumnya pelaksanaan PTM maksimal 2 jam untuk SD dan 3 jam untuk SMP, kata Ery, aturan tersebut diubah maksimal digelar 2 jam dengan ketentuan 50% dari kapasitas ruang kelas. "Jadi hanya dilaksanakan 2 jam saja baik SD maupun SMP," kata Ery.

Surat izin dari orang tua, kata Ery wajib diminta oleh sekolah. PTM juga digelar jika semua guru sudah divaksin. Jika ada guru yang belum divaksin, maka PTM juga belum bisa digelar di kelas (sekolah) tersebut. "Kalau guru yang belum divaksin, maka tidak boleh mengajar dulu. Guru yang belum divaksin cuma tinggal sedikit kok karena tidak lolos sreening," katanya.

Sekda Sleman Harda Kiswaya menegaskan pelaksanaan PTM akan memerhatikan zonasi Covid-19 di masing-masing wilayah. Tidak hanya itu, sebelum diterapkan Pemkab akan mengkomunikasikan pelaksanaan PTM tersebut dengan DPRD Sleman. "Ya nanti kami komunikasikan, insyaallah DPRD setuju," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.