G20 EMPOWER Presidensi Indonesia Angkat Partisipasi Perempuan di Sektor Swasta dan Publik

Harianjogja.com, JOGJA—Group of Twenty (G20) EMPOWER Presidensi Indonesia akan fokus pada isu pengarusutamaan gender, pemenuhan hak dan pemberdayaan perempuan di sektor swasta maupun publik pada agenda tahun ini.

BACA JUGA: Geliat Para Perempuan di Jogja Menyuarakan Belenggu Kekerasan terhadap Kaumnya

Setelah melalui serangkaian proses, pekan ini pertemuan pleno pertama akan dilangsungkan, salah satunya berkaitan dengan langkah khusus untuk mencapai target peningkatan 25 persen partisipasi perempuan dalam aspek kepemimpinan.

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat Kementerian PPPA, Indra Gunawan, menyebut G20 EMPOWER merupakan upaya dalam mewujudkan keterwakilan perempuan di level pengambilan keputusan.

Hal ini sejalan dengan salah satu fokus Kementerian PPPA yaitu untuk mendorong pemberdayaan pelaku usaha perempuan untuk terus berperan aktif.

Menurutnya, fenomena saat ini menunjukkan tingkat partisipasi perempuan serta kesenjangan yang muncul dengan kaum laki-laki masih cukup kentara. Tidak hanya soal partisipasi dan penempatan perempuan di level manajemen perusahaan, namun juga terkait dengan fasilitas, tunjangan, tingkat keterwakilan maupun kebijakan. Namun begitu, tidak sedikit pula perusahaan dengan skala tertentu yang telah memiliki sistem dan manajemen yang cukup komprehensif dalam pengarusutamaan gender.

"Memang perlu proses dan afirmasi dari perusahaan untuk berubah," katanya dalam bincang media menuju Plenary Meeting I - G20 Empower yang digelar secara daring, Jumat (11/3/2022).

Chair G20 EMPOWER, Yessie D. Yosetya, mengatakan ada lima indikator pengukur KPI yang telah ditetapkan pada G20 EMPOWER guna mengatur pembagian peran yang seimbang antara laki-laki dan perempuan dalam dunia kerja. Di antaranya yaitu persentase perempuan yang dipromosikan dalam posisi tertentu, total kesenjangan renumerasi upah/gaji, persentase perempuan dalam jajaran direksi perusahaan, dan tingkat perempuan terkait pekerjaan teknis.

"Kelima indikator ini ditargetkan dapat meningkat sebanyak 25 persen bagi seluruh negara anggota G20 pada tahun 2025 yang akan datang. Karena acuan dan titik mula penataan dari masing-masing negara berbeda," ujarnya.

Pihaknya juga mendorong agar sektor swasta dan publik untuk transparan dalam melaporkan kondisi di internal perusahaan masing-masing. Hal ini penting agar bisa dijadikan landasan untuk menentukan arah dan kebijakan lanjutan berkaitan dengan penilaian KPI yang telah ditetapkan oleh negara-negara anggota G20 EMPOWER.

BACA JUGA: Sosok Connie Ang, Perempuan Peraih The Best CEO Indonesia

Ia juga menambahkan, G20 EMPOWER 2022 di bawah presidensi Indonesia akan fokus pada implementasi dari indikator yang telah ditentukan. Bagaimana bentuk pengukuran, pencapaian, dan pelaporan dari KPI yang telah ditetapkan. Implementasi G20 EMPOWER juga menciptakan satu set baseline data yang terukur dari negara-negara anggota G20, tentang pemberdayaan perempuan.

"Diharapkan baseline data ini membawa kesadaran pada kondisi pemberdayaan perempuan baik di sektor swasta maupun publik, serta mendorong percepatan kemajuan kesetaraan gender," ungkap dia.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News