DPRD Sleman Desak Pemkab Pastikan 4.278 ATS Kembali ke Bangku Sekolah
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Ilustrasi budi daya ikan/JIBI
Harianjogja.com, BANTUL — Modal masih menjadi kendala kelompok budi daya ikan (pokdakan) dalam mengembangkan budi daya ikan. Selain itu, motivasi untuk terus bertahan dalam upaya budi daya juga menjadi biang sulitnya pokdakan berkembang.
Kepala Bidang Perikanan Tangkap dan Budidaya Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Bantul, Kristanto Kurniawan mengatakan pokdakan masih memiliki kendala terkait dengan modal. Permodalan menjadi penting karena akan menentukan keberlangsungan budi daya.
“Kadang, setelah kelompok [budi daya ikan] terbentuk dan mendapat bantuan permodalan, mereka memang akan giat untuk membudidayakan atau berusaha. Nah, tapi kalau sudah kehabisan modal, lama kelamaan, mereka akan vakum karena tidak ada kegiatan. Malah bukan hanya vakum tapi bubar,” kata Kristanto ditemui di kantornya pada Jumat (27/1/2023).
Kristanto mengatakan apabila terdapat pokdakan yang vakum, jawatannya akan menggerakkan Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) agar pengurus dan anggota Pokdakan mau kembali bangkit untuk budidaya ikan. Melalui data per 2021, pokadakan di Kabupaten Bantul ada 431 kelompok.
“Kalau memang sudah tidak bisa; dalam arti banyak anggota atau pengurus yang keluar, maka akan kami revitalisasi lagi dengan mencari orang baru. Namanya tidak berubah, hanya orangnya yang berganti sebagai pengurus,” katanya.
BACA JUGA: Antisipasi Dampak Bencana di Objek Wisata, Cakruk Wisata Istimewa Jadi Andalan Lagi
Belum lama ini, ada salah satu Pokdakan di Singosaren III, Banguntapan, Bantul yang direvitalisasi karena telah lama vakum. Pengurus yang baru pun telah dikukuhkan lagi oleh Lurah Singosaren. Selain itu, nomor register mereka diperbarui kembali.
“Pokoknya, revitalisasi itu terjadi pertama-tama karena modal. Ketika suatu kelompok telah melakukan kegiatan budidaya, tapi tidak menghasilkan, ya mau memulai lagi sulit,” ucapnya.
Lebih jauh, Kristanto menjelaskan terdapat bermacam-macam karakteristik kelompok yang memengaruhi hasil budidaya.
“Ada kelompok yang rajin dan yang malas. Macam-macam lah. Selain itu juga kadang mereka melakukan pekerjaan sambilan. Jadi ya setengah-setengah dalam budidaya, sehingga hasilnya kurang maksimal, lanjutnya.
Tegasnya, Dinas Kelautan dan Perikanan Bantul tidak dapat memberikan bantuan modal. Namun DKP akan memberikan fasilitas pelatihan dan bibit serta pakan ikan. Kendati demikian, DKP tetap akan membantu para Pokdakan yang kehabisan modal dengan menyarankan mereka menggunakan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
“Kami bisa mempertemukan mereka dengan lembaga-lembaga yang mempunyai kompetensi di pendanaan. Contohnya seperti BPD dan BRI itu dapat memberikan KUR. Pokoknya ada beberapa bank yang menawarkan KUR,” kata dia.
Pada Februari 2023, DKP akan segera memberikan pelatihan bagi Pokdakan. Total Pokdakan yang akan diberi pelatihan hingga akhir tahun ini mencapai 67 pokdakan dengan anggaran pelatihan termasuk pemberian bibit ikan dan pakan mencapai Rp1,5 miliar.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
DPRD Sleman meminta penanganan 4.278 anak tidak sekolah dievaluasi setiap tiga bulan. Pemkab didorong memastikan ATS kembali mengakses pendidikan, bukan sekadar
Spanyol berpotensi mencetak rekor 100 juta wisatawan pada 2026. Di balik lonjakan turis, warga mengeluhkan kepadatan, krisis hunian, dan biaya hidup.
BIGBANG resmi menjadi duta kehormatan pertama Badan Antariksa Korea. Pesan penggemar akan dikirim ke luar angkasa melalui roket Nuri.
Kisah Muhammad Ali Taher, pengusaha Palestina yang menyerahkan seluruh hartanya untuk membantu Indonesia mempertahankan kemerdekaan dari Belanda.
Investasi langsung perusahaan Jerman di AS anjlok hampir dua pertiga secara tahunan menjadi hanya €4,3 miliar di semester I 2026—level terendah sejak 2023. Kebi
Peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi industri keuangan di DIY untuk memperkuat peran sektor jasa keuangan dalam mewujudkan