Dugaan Kekerasan Seksual, ISI Jogja Nonaktifkan Seorang Dosen
ISI Jogja menonaktifkan seorang dosen usai Satgas PPKPT menuntaskan pemeriksaan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswa.
Ilustrasi./Harian Jogja-Ujang Hasanudin
Harianjogja.com, JOGJA — Organisasi Angkutan Darat (Organda) DIY meminta kepada pemerintah untuk mematangkan konsep larangan bus pariwisata masuk ke area perkotaan. Jangan sampai kebijakan itu nantinya justru bikin wisatawan kapok berkunjung ke Jogja lantaran fasilitas pendukung yang belum siap dan kemudian berdampak pada kenyamanan pengunjung.
"Boleh-boleh saja ada kebijakan, tetapi harus diperhitungkan sebagai tuan rumah harus bertanggung jawab bagaimana ke depan untuk mengatasi jumlah tamu yang masuk ke Jogja. Jangan sampai mereka kapok nanti ke Jogja karena malah lebih mahal daripada ke Singapura," kata Ketua Organda DIY, Hantoro, Selasa (14/3/2023).
Hantoro mengatakan pihaknya tetap akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan pemerintah termasuk jika bus pariwisata dilarang masuk ke area perkotaan. Hanya saja angkutan pengangkut atau feeder harus disiapkan dengan jumlah yang cukup di sejumlah titik yang nantinya jadi lokasi parkir bus pariwisata.
"Kami ngikut saja. Yang penting kalau bikin aturan harus diikuti dengan kebijakan lain, siap enggak feeder-nya. Kalau tidak siap kan sama saja untuk melarang orang masuk ke Kota Jogja," kata dia.
Sekalipun feeder tersedia dalam jumlah cukup, lanjut Hantoro, perlu juga dikaji apakah kebijakan ini nantinya justru malah menimbulkan kemacetan baru.
Menurutnya satu-satunya kunci dalam mengurai persoalan kemacetan lalu lintas perkotaan adalah dengan mengoperasikan angkutan publik dengan kapasitas besar. "Logika saja ya, bus kita yang masuk Jogja itu sehari kalau low season 50 bus, kalau weekend bisa sampai 120 unit. Nah kalau kami menggunakan feeder itu kan berarti, 5-6 unit bahkan lebih apakah tidak tambah macet," jelasnya.
BACA JUGA: Wacana Larangan Bus Wisata Masuk Kota Jogja
Hantoro menyarankan agar Pemkot Jogja untuk mengkonsep ulang rancangan pembangunan jangka panjang maupun tata kota. Pusat bisnis, menurut dia, hendaknya mesti digeser ke pinggiran perkotaan agar tidak menimbulkan masalah kemacetan lalu lintas.
Di sisi lain moda angkutan publik lainnya semacam kereta api mesti menambah trayek pemberhentian dari Bandara YIA sampai ke Maguwo agar penumpang tidak membeludak di tengah kota.
"Sebenarnya dari swasta pihak oleh-oleh itu sudah mulai sadar sudah geser keluar luar kota Jogja. Kalau misalkan tidak diikuti ya sama saja, buat apa kita mengampanyekan orang berwisata ke Jogja. Kereta bandara juga harusnya sampai Maguwo jadi tidak berhenti di Tugu karena menambah beban di Malioboro," pungkasnya.
Sebelumnya Penjabat Wali Kota Jogja, Sumadi menyebut pada tahun ini pihaknya berencana untuk melarang bus pariwisata masuk ke area perkotaan lantaran kerap jadi salah satu masalah kemacetan.
Kendaraan itu nantinya akan dipusatkan parkir di Terminal Giwangan dan wisatawan bisa menaiki Trans Jogja menuju ke sejumlah destinasi wisata. "Tahun ini kan Giwangan ada perluasan area parkir, bisa ditempatkan di sana dan wisatawan ke tengah kota nanti bisa naik bus Trans Jogja," ucap Sumadi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
ISI Jogja menonaktifkan seorang dosen usai Satgas PPKPT menuntaskan pemeriksaan laporan dugaan kekerasan seksual terhadap mahasiswa.
Kemenimipas mengungkap hasil investigasi temuan Ombudsman di Lapas Cibinong. Lima pejabat struktural dinonaktifkan terkait peristiwa tersebut.
Siaga darurat kekeringan Bantul diperpanjang hingga akhir 2026. Sebanyak 752 tangki air telah disalurkan ke 12.186 jiwa.
Progres Bendungan Jragung mencapai 97% dan ditargetkan selesai Desember 2026 untuk menopang irigasi 4.500 hektare sawah.
Harga minyak dunia melonjak setelah Trump menolak tawaran damai Iran. Brent naik ke US$106,31 dan WTI US$93,62 per barel.
Wacana pendidikan gratis Prabowo hingga PTN membutuhkan anggaran dan skema jelas, termasuk untuk PTS serta daerah 3T.