Krisis Air Terjadi Merata di Gunungkidul, Hanya 4 Kapanewon yang Aman

Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—BPBD Gunungkidul mencatat ada 14 kapanewon yang berpotensi mengalami kekeringan di musim kemarau tahun ini. Total jiwa terdampak diperkirakan mencapai 107.853 orang.

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik, BPBD Gunungkidul, Sumadi mengatakan, wilayah Gunungkidul sudah memasuki puncak musim kemarau. Untuk antisipasi, pihaknya juga sudah mendata berkaitan dengan potensi warga terdampak.

Hingga saat ini kekeringan berpotensi terjadi 14 kapanewon. Adapun kapanewon yang diprediksi terbebas dari masalah kesulitan air bersih meliputi Wonosari, Karangmojo, Playen dan Semin.

BACA JUGA : Setelah Dlingo, Giliran Warga Sriharjo Imogiri Minta Dropping Air

“Untuk 14 kapanewon lainnya ada potensi warga yang kesulitan mendapatkan air bersih saat kemarau,” katanya, Minggu (13/8/2023).

Berdasarkan data yang ada dari 14 kapanewon terdapat 55 kalurahan yang berotensi terdampak. Adapun penyebarannya berada di 350 dusun, dengan jumlah jiwa sebanyak 107.853 jiwa.

“Untuk Kepala Keluarga ada 30.526 keluarga yang tersebar di 816 RT,” kata Sumadi.

Menurut dia, untuk antisipasi dampak dari kekeringan yang semakin meluas, BPBD telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Kebijakan ini berlaku hingga 30 September 2023.

“Penetapan juga sangat situasional karena bisa diperpanjang melihat kondisi terkini di lapangan,” katanya.

Sumadi mengungkapkan, untuk status siaga darurat, maka BPBD bisa mendapatkan tambahan anggaran droping air bersih mellaui pos belanja tak terduga milik Pemkab Gunungkidul. Meski demikian, saat sekarang belum mengaksesnya karena masih memiliki anggaran penyaluran bantuan.

“Anggaran di BPBD masih tersedia sehingga belum meminta tambahan melalui BTT,” katanya.

Kepala BPBD Gunungkidul, Purwono mengatakan, tahun ini mengalokasikan anggaran droping air sebanyak Rp230 juta. Rencananya dipergunakan menyalurkan bantuan sebanyak 1.000 tangki.

BACA JUGA : Lebih Dari 105.000 KK di Kulonprogo Terancam Krisis Air Bersih

“Bantuan terus kami salurkan ke warga yang membutuhkan,” katanya.

Meski demikian, ada mekanisme dalam proses pengajuan bantuan karena harus disertai dengan permintaan resmi dari pemerintah kalurahan setempat. “Tentunya kami juga lagukan verifikasi agar bantuan bisa tepat sasarann,” katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News