Kartu Tani Bermasalah Bikin Rendahnya Penyerapan Pupuk Bersubsidi di Kulonprogo

Harianjogja.com, KULONPROGO—Dinas Pertanian dan Pangan (DPP) Kabupaten Kulonprogo meminta Bank BRI untuk melakukan skrining terhadap kartu tani bermasalah. Pasalnya, kartu tani yang bermasalah akan mempengaruhi penyerapan pupuk bersubsidi.

Kepala Bidang Sarana dan Pengembangan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan  DPP Kulonprogo, Wazan Mudzakir, mengatakan ada beberapa masalah terkait penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani.

“Ada beberapa kategori masalah dan tindak lanjut terkait rendahhnya penebusan pupuk bersubsidi. Salah satunya yaitu kartu tani bermasalah,” kata Wazan dihubungi, Selasa (10/10/2023).

BACA JUGA : Penyaluran Pupuk Bersubsidi di Gunungkidul Masih Rendah

Wazan menerangkan dengan ditemukannya kartu tani yang bermasalah maka DPP meminta Bank BRI selaku operator kartu tani untuk melakukan skrining terhadap kartu-kartu yang bermasalah. Termasuk apabila ditemukan kuota kosong dan lain hal. Dengan itu, DPP meminta agar dilakukan prosedur pelayanan pemulihan fungsi kartu tani.

Kedua, rendahnya penyerapan pupuk bersubsidi disebabkan belum semua petani mendapat informasi jatah pupuk. Sebagai solusi, DPP meminta Balai Penyuluhan Pertanian bersama pemangku kepentingan terkait di tiap kapanewon untuk mengecek data by name by petani atas data transaksi yang sudah maupun belum dilakukan oleh petani.

“Kami minta juga untuk melakukan screening kepada petani yang belum melakukan penebusan pupuk bersubsidi dan mengomunikasikan kepada petani yang bersangkutan agar melakukan penebusan pupuknya,” katanya.

Ketiga, kartu tani baru belum terdistribusi seluruhnya sehingga masih ada petani yang tidak dapat menebus pupuk bersubsidi. Atas persoalan tersebut, DPP telah meminta agar kartu tani baru yang masih tersimpan di masing-masing BRI Unit agar dibagikan kepada pemilik kartu tani dan berkoordinasi dengan BPP setempat jika menemui kesulitan dan memerlukan bantuan dalam pembagian kartu tani.

“Masalah lain yaitu kartu tani belum ada atau kartu tani dilaporkan BRI tidak ada solusi. Untuk masalah ini kami telah meminta jajaran Pupuk Indonesia untuk mengintruksikan kepada seluruh lini penyalurnya untuk menyalurkan melalui sistem penyaluran manual dengan mengikuti tata cara dan prosedur yang diatur dalam petunjuk teknis pengelolaan pupuk bersubsidi tahun anggaran 2023,” ucapnya.

Atas beberapa masalah tersebut, DPP mengimbau kepada petani yang memiliki masalah penyaluran pupuk untuk secara aktif melapor ke BPP setempat terkait setiap masalah pupuk bersubsidi yang dialaminya. Dengan begitu BPP dapat membantu menyelesaikan atau setidaknya memberikan arahan dalam upaya mencari solusi.

BACA JUGA : 9.086 Ton Pupuk Urea Bersubsidi Disalurkan ke Petani 

Ketua Tim Kerja Sarana Pertanian Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Pangan Kulonprogo, Kirmi, mengatakan bahwa terdapat tiga jenis pupuk bersubsidi yaitu Urea, NPK, dan NPK Formula.

Pupuk Urea telah didistribusikan ke dua belas kapanewon dengan total 9.086.471 kilogram, lalu NPK sebanyak 8.387.000, dan NPK Formula sebanyak 145.191 kilogram. Dari besaran tersebut, realisasi pupuk Urea mencapai 2.823.485 kilogram, dan NPK terealisasi sebanyak 3.956.020 kilogram.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.

Sumber : Bisnis.com