Hal yang Perlu Diperiksa agar Pengajuan Visa Tidak Bermasalah
Pengajuan visa bisa terkendala karena dokumen tidak lengkap, paspor, atau data tidak sesuai. Simak enam hal yang perlu diperiksa sebelum mengajukan visa.
Ilustrasi penanganan stunting. - Freepik
Harianjoga.com, BANTUL--Dinas Kesehatan (Dinkes) Bantul mencatat angka prevalensi stunting di Bantul mengalami peningkatan 0,27 persen pada Agustus 2024, dibandingkan Juni 2024. Di mana pada Agustus 2024 angka prevelensi stunting tercatat ada di angka 7,28, sementara di Juni 2024 angkanya mencapai 7,01.
"Untuk September 2024, belum. Ya, ada peningkatan 0,27. Untuk kapanewon yang memiliki angka prevalensi stunting tertinggi masih di Kapanewon Imogiri," kata Kepala Dinkes Bantul Agus Tri Widiyantara , Selasa (12/11/2024).
Agus sendiri enggan mengungkapkan mengenai apa yang menyebabkan, adanya peningkatan angka prevalensi stunting tersebut. Meski demikian, Agus mengaku saat ini Dinkes terus berusaha untuk menekan angka prevelensi stunting tersebut.
"Jangan sampai di 2025 ada peningkatan nantinya. Untuk itu kami terus melakukan evaluasi terkait penanganan stunting dan melakukan berbagai terobosan agar angka prevelensi stunting ini bisa ditekan," imbuhnya.
BACA JUGA: Tekan Angka Stunting di Bawah 14 Persen, Pemkab Bantul Gencarkan Intervensi Serentak
Menurut Agus, persoalan stunting sangat kompleks. Karena, kata dia, tidak hanya mengenai masalah pemenuhan gizi, akan tetapi juga menyangkut pola asuh anak. Alhasil, anak yang mengalami stunting, menurut Agus tidak hanya terjadi di keluarga dengan ekonomi rendah, tapi juga ekonomi menengah dan atas.
"Karena saat ini banyak anak yang diasuh oleh orang lain. Kami mencatat ada 41 persen anak yang diasuh oleh orang tua di Bantul. Dan, ini menjadi salah satu faktor penyebab adanya stunting," lanjut Agus.
Untuk anak yang diasuh selain oleh orang tua, diakui oleh Agus, cukup sulit untuk melakukan intervensi, pencegahan dan penanganan stunting. Hal ini berbeda, saat anak diasuh oleh orang tua.
"Karena biasanya kalau bukan orang tua yang mengasuh, anak itu cenderung tidak menghabiskan makanan akan dibiarkan saja. Ini yang cukup susah untuk diturunkan," jelasnya.
Oleh karena itu, Agus mengaku pada 2024, Dinkes tidak hanya fokus pada pemberian makanan tambahan (PMT), akan tetapi juga memberikan makanan tambahan dalam bentuk komunitas. Harapannya, dengan pemberian makanan tambahan dalam bentuk komunitas, upaya intervensi yang dilakukan oleh Dinkes bisa lebih optimal.
"Dengan bentuk komunitas, kan otomatis akan dimakan di komunitas itu. Lebih tepat sasaran. Berbeda jika kami berikan terus dimakan di rumah masing-masing, bisa saja makanan itu tidak dihabiskan. Selain itu, bisa saja makanan itu disimpan dan dibagikan ke saudara yang lainnya," ucapnya.
Selain itu, Agus menyatakan Dinkes juga terus melakukan sosialisasi kepada kader mengenai pemberian makanan pada bayi dan anak.
"Diharapkan upaya ini dapat memberikan pendampingan kader posyandu dapat memberikan pendampingan kepada keluarga dengan balita stunting," harap Agus.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Pengajuan visa bisa terkendala karena dokumen tidak lengkap, paspor, atau data tidak sesuai. Simak enam hal yang perlu diperiksa sebelum mengajukan visa.
Kepala BNPB Kristomei Sianturi menyerahkan penanganan kasus OTT KPK kepada aparat hukum dan membuka kemungkinan pergantian pejabat.
Siswa SMKN 1 Sanden Bantul mengembangkan 300 gim digital dengan Scratch 3 dan Gemini AI, termasuk permainan yang menggunakan bahasa Jawa.
Wabup Klaten Linda Benny mengaku baru menerima informasi dugaan OTT KPK saat mendampingi kunjungan Wamendes PDTT ke sejumlah KDMP.
Pemkab Magelang menjamin biaya rawat jalan dan rawat inap warga yang diduga keracunan es buah. Puskesmas Kajoran disiagakan 24 jam.
Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo terjaring OTT KPK. Simak perjalanan karier dan rincian harta Rp5,98 miliar dalam LHKPN periode 2025.