Polres Bantul Kerahkan Ribuan Personel untuk Amankan Pilkada 2024

Harianjogja.com, BANTUL--Polres Bantul akan mengerahkan ribuan personel untuk memastikan keamanan pemungutan suara pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Kasi Humas Polres Bantul, AKP I Nengah Jeffry Prana menyampaikan pihaknya akan mengerahkan 1.300 orang dari Polres Bantul dan 30 orang dari Brimob untuk menjaga keamanan selama pemungutan suara. Kemudian, selama masa tenang, pihaknya akan mengerahkan 60 orang personil untuk pengawal distribusi logistik. 

Jeffry menuturkan ribuan personel dikerahkan dengan tujuan agar kondusifitas selama pemungutan suara di Bantul dapat terjaga.

"Situasi yang aman, nyaman dan kondusif akan terwujud apabila seluruh masyarakat, peserta dan penyelenggara pemilu sama-sama berkomitmen menjaga situasi Kamtibmas agar tetap kondusif," katanya, Selasa (19/11/2024).

Dia pun mengimbau agar seluruh lapisan masyarakat turut menjaga kondusifitas menjelang pemungutan suara. Dia meminta agar kampanye dilakukan dengan damai dan menghindari gesekan antar pendukung pasangan calon. 

"Kami juga mengimbau para underbow politik tetap menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif. Pada masa tenang, kita sama-sama menjaga kondusifitas, jangan memancing gesekan," katanya.

BACA JUGA: Bawaslu Bantul Limpahkan Kasus Dugaan Ketidaknetralan Dukuh di Pilkada Bantul ke Bawaslu DIY. Ini Alasannya

Sementara Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan pihaknya telah melakukan konsolidasi dengan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dan Pengawas Desa terkait potensi permasalahan yang dapat muncul saat pemungutan suara. Menurutnya, dari konsolidasi tersebut, pihaknya berupaya mengantisipasi potensi pelanggaran yang dapat muncul dalam tahapan Pilkada yang akan datang. 

“Sinergi diperlukan untuk menghadapi kegiatan tahapan yang akan segera dilakukan, antara lain selama masa tenang, distribusi logistik, pemungutan dan perhitungan suara, serta rekapitulasi suara,” katanya. 

Selain itu, menurut Didik, pihaknya bersama dengan tim dari Sentra Penegakan Hukum (Gakkum) akan melakukan pengawasan potensi pelanggaran Pilkada selama masa tenang. Pihaknya juga akan bekerjasama dengan panitia pengawas kecamatan (Panwascam), Pengawas Kalurahan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS) dalam kurun waktu tersebut. 

“Ketika ada temuan atau laporan [dugaan pelanggaran Pilkada] segera dilakukan [penelusuran] terutama terkait potensi tindak pidananya,” katanya.

 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.