Advertisement
Gandeng Swasta, Pemkot Jogja Tekan Angka Stunting dengan CSR
Pelaksanaan program Centing Buhari yang merupakan kolaborasi antara DP3AP2KB, Dinkes, dan swasta dalam upaya menekan angka stunting di Kota Jogja beberapa waktu lalu. - dok - Pemkot Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja terus berupaya untuk menekan angka prevalensi stunting. Salah satunya ditempuh dengan turut menggandeng peran swasta dengan konsep corporate social responsibility (CSR).
Salah satunya program cegah stunting pada 1.000 hari pertama kehidupan ibu hamil dan anak balita atau Centing Buhari. Program ini merupakan kerja sama antara Pemkot Jogja dengan Patra Malioboro dalam upaya menekan angka stunting.
Advertisement
Selain program Centing Buhari, Kabid Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Dinas Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kota Jogja Herristanti menuturkan program lainnya adalah Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting). Program ini diinisiasi oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
Herristanti mengatakan program Genting ini turut menggandeng pihak swasta dengan konsep CSR dan Dinas Kesehatan (Dinkes). Salah satu fokusnya adalah pihak swasta memberikan makanan tambahan pada sasaran yang belum tercover oleh program Dinkes.
BACA JUGA: Pernikahan Dini, Puluhan Anak di Kota Jogja Minta Dispensasi Menikah
"Dinkes sudah memiliki anggaran untuk pemberian makanan tambahan. Namun, ada sasaran yang belum tercover khususnya balita dengan masalah gizi seperti anak dengan berat badan tidak naik atau anak yang membutuhkan intervensi lain,” ujarnya.
Herriatanti menuturkan Dinkes turut digandeng sebagai mitra utamanya dalam hal pendataan dan menangani sasaran yang membutuhkan intervensi lebih lanjut.
Meski demikian, DP3AP2KB juga turut melakukan survei ketahanan keluarga yang mengungkap beberapa faktor terkait stunting. Mulai dari tingginya angka perokok di keluarga yang mencapai hampir 50 persen, rumah tidak layak huni, serta kurangnya perhatian terhadap pola asuh pada 1.000 hari pertama kehidupan (HPK).
Survei ini digunakan sebagai acuan dalam upaya kampanye informasi, edukasi, dan komunikasi yang tepat sasaran.
"Data ini bisa menjadi perhatian bagi lintas sektor untuk meningkatkan koordinasi dan langkah konkret,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jadwal dan Titik Penjemputan Bus Sinar Jaya dari Jogja ke Parangtritis, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal Layanan SIM Keliling di Kulonprogo, Sabtu (19/7/2025)
Jadwal Layanan SIM Keliling di Gunungkidul Hari Ini (19/7/2025)
Advertisement
Jadwal Bus DAMRI Jogja Semarang PP, Sabtu 19 Juli 2025
Jadwal KRL Jogja Solo Akhir Pekan Ini 19-20 Juli 2025, Berangkat dari Stasiun Tugu dan Lempuyangan
Jadwal KA Prameks Jogja Kutoarjo Hari Ini (19/7/2025)
Jadwal KA Bandara YIA Hari Ini, Sabtu 19 Juli 2025
Hasil Monitoring Beras di Jogja, Belum Ditemukan Penyimpangan
Advertisement
Masih Merugi, DPRD Dorong PDAB Tirtatama Jadi Penopang Ketahanan Air di DIY
Kebutuhan BBM 2,1 Juta Liter Per Tahun, DIY Belum Berencana Dirikan SPBU Nelayan
BPBD Gunungkidul Mulai Petakan Dampak Kekeringan di Musim Kemarau Tahun Ini
Sebentar Lagi Jatuh Tempo, Pembayaran PBB P2 di Sleman Baru Mencapai Rp56 Miliar dari Target Rp80 Miliar
Dalam 2 Hari, BMKG Catat 55 Kali Rentetan Gempa Bumi Terjadi di Probolinggo Akibat Aktivitas Sesar Aktif
Advertisement
Normalisasi Luweng di Gunungkidul, DPUPRKP Ajukan Tambahan Anggaran Rp7 Miliar di APBD Perubahan 2025
Berita Pilihan
Advertisement
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting di Gunungkidul, Warga Diberikan Bantuan Indukan Ayam Petelur
- Jalur dan Titik Keberangkatan Trans Jogja Melewati Kampus, Sekolah, Rumah Sakit, dan Malioboro
- Ubur-ubur Sudah Bermunculan di Sejumlah Pantai Kulonprogo, Wisatawan Diminta Waspada
- Disnakertrans Bantul Alokasikan Anggaran JKK dan JKM untuk Masyarakat Miskin Esktrem
- Sekolah Rakyat di DIY Masih Kekurangan Guru, DPRD Nilai Terlalu Terburu-Buru
Advertisement
Advertisement
