Pemkot Jogja Dukung Pembangunan Perumahan Berbasis Koperasi

Harianjogja.com, JOGJA—Pemerintah Kota Jogja mendukung kesepakatan bersama antara Kementerian Koperasi (Kemenkop) dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait pembangunan perumahan berbasis koperasi.

BACA JUGA: Penampakan Rumah Tempat 4 Anak Disiksa di Boyolali

Utamanya penataan pembangunan perumahan di bantaran sungai. Pembangunan perumahan berbasis koperasi itu sejalan dengan program bedah rumah Pemkot Jogja dengan prinsip gotong royong.

Kemenkop dan Kementerian PKP menandatangani kesepakatan bersama dalam pembangunan perumahan berbasis koperasi. Penandatanganan kesepakatan bersama itu dilakukan oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah saat Festival Pamer Kampung, Minggu (13/7/2025).Penandatanganan kesepakatan itu juga disaksikan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo.

Penandatangani kesepakatan bersama dalam pembangunan perumahan berbasis koperasi oleh Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah serta disaksikan Wali Kota Jogja Hasto Wardoyo.

“Kami siap untuk mendukung program ini dan untuk Kota Jogja,” kata Hasto, dikutip dari laman Pemkot Jogja, Senin (14/7/2025).

Menurutnya konsep pembangunan rumah berbasis koperasi itu dinilai tepat sekaligus menggerakan ekonomi usaha kecil. Pihaknya mengapresiasi inspirasi Kalijawi terkait status kepemilikan sertifikat lahan untuk permukiman secara kolektif di koperasi. Hasto melaporkan saat ini ada 45 Koperasi Merah Putih di Kota Jogja.

Koperasi Merah Putih diarahkan untuk mengelola batik cap Segoro Amarto reborn dan usaha sektor riil penyediaan bahan sembako warung kampung dan toko kampung.

“Tepat sekali arahan Pak Wamen, koperasi punya aset dan bisa mengelola perumahan, di Kota Jogja. Bagi saya ini baru dan harus dicoba kepemilikan sertifikat secara kolektif di koperasi. Ini saya kira luar biasa,” tuturnya.

Hasto menegaskan Pemkot Jogja juga melakukan perbaikan rumah tidak layak huni atau bedah rumah setiap akhir pekan. Perbaikan rumah tidak layak huni dilakukan secara gotong royong masyarakat tanpa APBD dan APBN. Terutama rumah tidak layak huni yang menempati lahan hanya menumpang atau tidak ada sertifikat.
Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah memaparkan program kementeriannnya.

Wakil Menteri PKP Fahri Hamzah menyambut baik inspirasi dari masyarakat Paguyuban Kalijawi dalam penataan permukiman warga di bantaran sungai dengan konsep gotong royong melibatkan koperasi. Hal itu mendorong Kementerian PKP mempererat kerja sama antar kementerian untuk mewujudkan cita-cita bersama 3 juta rumah dan janji presiden mengaktifkan masyarakat dalam pembangunan perumahan. Adapun program dari Kementerian PKP ada 3 yaitu renovasi perumahan, renovasi kawasan dan pembangunan rumah vertikal di perkotaan.

“Pembangunan perumahan jangan melibatkan pengusaha besar, tapi harus turun menjadi usaha masyarakat. Dalam hal ini bentuk paling konkret adalah koperasi,” ujar Fahri.

Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga mendukung kolaborasi dalam pembangunan perumahan masyarakat berbasis koperasi. Pihaknya berharap dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara Kemenkop dan Kementerian PKP bisa mempercepat rencana dan target pemerintah dalam membangun perumahan bagi masyarakat.

“Kita mendorong membangun perumahan berbasis koperasi. Mulai dari pengadaan tanah, membangun rumah dan mengelola perumahan. Jadi ada pendekatan baru yang bisa membantu memecahkan masalah dalam pengadaan tanah dan membangun rumah,” tambah Ferry.

Ketua Paguyuban Kalijawi Ainun Murwani memberikan penjelasan terkait kegiatan Paguyuban Kalijawi yang menggerakan ibu-ibu bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo mengatasi permasalahan rumah tidak layak huni.

Ketua Paguyuban Kalijawi Ainun Murwani mengatakan Kalijawi ingin memperluas kolaborasi bahwa gerakan untuk mencapai keamanan bermukim yang menjadi cita-cita Kalijawi menjadi gerakan dan berdampak lebih luas. Paguyuban Kalijawi beranggotakan para perempuan yang tinggal di bantaran Sungai Gajah Wong dan Winongo. Dia menyampaikan anggota Kalijawi berupaya menyelesaikan permasalahan rumah tidak layak huni dengan menabung Rp 2 ribu. Mengingat masyarakat di bantaran banyak bekerja di sektor informal sehingga tidak bisa mengakses program perumahan masyarakat berpenghasilan rendah.

“Dari proses pengorganisasian, menabung dan menabung dijadikan ritual untuk mengajak ibu-ibu berperan aktif dalam pembangunan. Di Notoyudan ada 61 KK yang nggendong, mengindung dan keamanan bermukim tidak aman. Konsep yang kami usulkan adalah koperasi membeli lahan, warga mengangsur lewat koperasi, pembangunan diajukan ke PUPR Kota Jogja,” kata Ainun

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News