Biaya Operasional Trans Jogja Dipangkas, PT AMI Tegaskan Tak Mengurangi Layanan

Harianjogja.com, JOGJA—Pemangkasan biaya operasional kendaraan (BOK) Trans Jogja sebesar Rp6,8 miliar dari Rp87 miliar menjadi Rp81 miliar mendapat tanggapan dari PT Anindya Mitra Internasional (AMI) selaku BUMD pengelola Trans Jogja.

Direktur Utama PT AMI, Priyatno Bambang Hernowo menegaskan standar pelayanan minimal (SPM) tetap akan dijaga meski alokasi subsidi berkurang.

Priyatno menjelaskan pola subsidi Trans Jogja bersifat net atau selisih antara biaya operasional kendaraan (BOK) dengan pendapatan tarif maupun non-tarif. Saat ini, AMI mengoperasikan 128 unit bus dengan 116 unit beroperasi aktif dan sisanya sebagai cadangan.

“Biaya operasional kendaraan itu mencakup bahan bakar, depresiasi, SDM, hingga biaya pendukung. Lalu dikurangi dengan pendapatan dari tarif penumpang maupun non-tarif seperti iklan dan branding. Selisih itulah yang disebut subsidi, yang tahun ini menjadi Rp81 miliar,” ujar Priyatno, Senin (25/8/2025).

Ia menegaskan meski subsidi menurun, layanan Trans Jogja tidak boleh dikurangi. “Kami punya standar pelayanan minimal sesuai Pergub, itu tidak boleh berubah. Artinya AC harus tetap dingin, jalur tetap beroperasi, spare part harus diganti, tidak boleh ada ban sobek,” jelasnya.

Guna menutup selisih biaya tersebut, AMI akan lebih mengoptimalkan sumber pendapatan non-tarif yang selama ini masih menjadi potensi besar. Salah satunya dengan memperluas kerja sama branding dan iklan pada bus.

BACA JUGA: Hotel Agas Solo Dijual Rp100 Miliar, Ditutup Sejak Februari 2025

“Yang digenjot adalah pendapatan non-tarif. Branding, iklan luar maupun dalam bus, itu ruang yang sedang kami kejar supaya ada tambahan,” ucapnya.

Selain meningkatkan pemasukan dari iklan, AMI juga menyiapkan strategi optimalisasi rute untuk menambah jumlah penumpang. Dengan semakin banyak masyarakat beralih ke transportasi umum, pendapatan tarif juga akan meningkat sekaligus membantu mengurangi kemacetan di perkotaan.

“Optimalisasi rute itu bagian dari cara kami menambah penumpang. Karena pendapatan tarif dihitung dari jumlah penumpang dikalikan tarif. Kalau lebih banyak orang berpindah dari kendaraan pribadi ke bus, tentu ada tambahan pemasukan,” imbuhnya.

Terkait rencana pembukaan trayek baru Kota Jogja–Gunungkidul yang sempat diusulkan DPRD DIY, Priyatno menyebut masih dalam tahap kajian. Menurutnya, tambahan rute otomatis membutuhkan alokasi subsidi baru di luar Rp81 miliar yang kini digunakan untuk menjalankan 116 unit pada 19 rute yang ada.

“Kalau ada penambahan trayek ke Gunungkidul, itu belum masuk ke anggaran sekarang. Nantinya bergantung pada keputusan politik anggaran di DPRD,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Komisi C DPRD DIY, Nur Subiyantoro, menegaskan bahwa pemangkasan subsidi tersebut tidak bersifat mutlak. Menurutnya, masih ada ruang untuk penambahan melalui mekanisme perubahan anggaran apabila ke depan dirasa sangat diperlukan.

“Kalau memang anggaran tersebut diperlukan masih bisa diusahakan lewat perubahan anggaran. Jadi jumlah subsidi itu masih belum mutlak,” ujar Nur Subiyantoro.

BACA JUGA: Harga Minyakita di 413 Wilayah Melonjak Capai Rp50 Ribu per Liter

Ia menjelaskan kebutuhan infrastruktur DIY tidak hanya berhenti pada penyelenggaraan transportasi publik. Ada sektor lain yang juga mendesak, terutama pembangunan jalan dan jaringan irigasi.

Oleh karena itu, pengurangan alokasi subsidi Trans Jogja tersebut dialihkan untuk belanja jaringan irigasi dan penyusunan detail engineering design (DED) peningkatan ruas jalan kabupaten melalui DPUPESDM DIY.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News