Sultan HB X Ingin Pemanfaatan Tanah Kas Desa Dimaksimalkan untuk Menekan Inflasi

Harianjogja.com, JOGJA—Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X mendorong pemanfaatan tanah kas desa (TKD) melalui sistem sewa oleh warga miskin dan pengangguran untuk dikelola secara optimal. Selain itu Sultan juga mendorong Lumbung Matraman untuk dikembangkan lebih lanjut agar mampu menambah penghasilan masyarakat dan menekan inflasi.

Menurut Sultan dua langkah ini dapat dilakukan untuk menekan angka kemiskinan serta meningkatkan ketahanan pangan di DIY. Pemanfaatan dua sumber daya itu secara optimal disebutnya akan otomatis pula menekan inflasi di DIY. Hal ini mengingat inflasi banyak dipengaruhi oleh faktor pangan dan daya beli masyarakat.

"Salah satu harapan saya adalah bagaimana saat kabupaten/kota itu dapat dana keistimewaan itu betul-betul dimanfaatkan untuk menjalankan program yang baik untuk masyarakat. Semuanya harus dipersiapkan jangan sampai ketika kami memberikan dana tersebut, karena tidak ada program yang matang kemudian dana tersebut dikembalikan dengan alasan belum siap," ungkapnya, pada agenda High Level Meeting TPID DIY, Selasa (28/11/2023).

BACA JUGA: 15 Bangunan di Bantul Ditetapkan sebagai Cagar Budaya

Sultan meminta agar perangkat daerah di kabupaten/kota bergerak aktif meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dorongan pemanfaatan tanah kas desa maupun pengembangan Lumbung Mataraman menjadi hal yang bisa dilakukan dengan bantuan dana keistimewaan. Namun yang perlu diingat penggunaan dana keistimewaan ini harus diiringi dengan rancangan program yang tepat.

Kepala BPS DIY Herum Fajarwati menjelaskan, inflasi yang terlalu tinggi mengakibatkan ekonomi berguncang karena harga barang dan jasa di luar kemampuan daya beli konsumen. Sementara pada inflasi yang moderat perekonomian akan bergerak tumbuh karena produsen mendapatkan insentif yang wajar dan harga barang masih dalam rentang kemampuan konsumen. Sementara inflasi yang rendah akan mengakibatkan perekonomian melambat karena tidak ada insentif dari produsen sehingga produksi barang dan jasa tidak bergairah.

Inflasi di wilayah DIY sendiri sampai dengan Oktober 2023 berada di angka 2,44%. Angka ini berada di atas inflasi nasional yang berada di angka 1,80%. Komoditas pendorong inflasi di DIY di antaranya bensin, beras serta rokok baik kretek maupun filter. Jika diurutkan kelompok yang mempengaruhi inflasi di DIY secara umum yang pertama adalah makanan, minuman, dan tembakau.

Kemudian pakaian dan alas kaki, disusul oleh perumahan, air listrik, dan bahan bakar rumah tangga serta perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga. Setelah itu ada kesehatan, transformasi informasi komunikasi dan jasa keuangan. Rekreasi, olahraga dan budaya, pendidikan, penyediaan makanan dan minuman restoran, perawatan pribadi dan jasa lainnya

"Pengendalian inflasi yang lebih terukur dan berkesinambungan ada tiga hal yang harus dilakukan. Pertama adalah Indeks Pengembangan Harga Mingguan, Indeks Disparitas Harga Antar Wilayah Bulanan, dan koefisien variasi harga minuman. Ketiganya ini menggunakan 20 komoditas terpilih sebagai variabel pengukur," jelas Herum.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.