Tahun Ini Ada Anggaran Rp129 Miliar untuk Penanganan Kemiskinan di Jogja

Ilustrasi. - Freepik
19 Februari 2021 06:37 WIB Ujang Hasanudin Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA- Pemerintah Kota Jogja menganggarkan Rp129,5 miliar untuk pengentasan kemiskinan tahun ini. Jumlah tersebut meningkat dibanding 2020 yang hanya Rp66 miliar karena terkena pemangkasan untuk penanganan Covid-19.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jogja, Agus Tri Haryono mengatakan anggaran penanganan kemiskinan tersebut tersebar di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Anggaran tersebut juga belum termasuk dana keistimewaan (danais) yang diperuntukan ke berbagai sektor pemberdayaan masyarakat dan penataan wilayah.

Sejumlah kegiatan pengentasan kemiskinan yang tersebar di sejumlah OPD di antaranya adalah dari sisi lembaga adalah mengkoordinasikan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) dari tingkat kota, kemantren, sampai kalurahan.

Baca juga: Rusunawa bagi Pemulung di Jakarta dan Bekasi Segera Dibangun

“Dari sisi strategi pengentasan kemiskinan misalnya dengan program gandeng gendong dengan menghubungkan kampus, korporate atau perusahaan, komunitas, kampung, dan kota,” kata Agus di ruang kerjanya, Kamis (18/2/2021).

Selain itu juga mendorong berkembangnya gerakan sosial yang sudah ada di masyarakat seperti Ngluwih Mbagehi dan sejenisnya sehingga tercipta gerakan dari Jogja untuk Jogja. Selain itu Pemkot juga membuat rapor keluarga untuk memetakan kebutuhan kepala keluarga (KK) miskin.

“Misalnya kebutuhannya rumah, maka bisa didorong dengan adanya program pembangunan rumah tidak layak huni melalui Dinas Pekerjaan Umum. Misal miskinnya dari sisi tidak punya pekerjaan, maka pendekatannya bisa dengan pelatihan melalui Dinas Tenaga Kerja. Jadi sesuai assesment,” kata Agus.

Baca juga: Sri Purnomo Akhiri Masa Jabatan, Warganet: Masih Jadi Pak Bupati

Selain itu juga pendekatan melalui kesehatan dalam program bantuan iuran BPJS Kesehatan yang totalnya mencapai Rp48 miliar. Program tersebut dapat meringankan warga dalam pengeluaran untuk layanan kesehatan.

Dari Dinas Sosial milsanya ada asistensi bantuan sosial, bantuan kelompok usaha bersama (Kube), rehabilitasi sosial, dan pemberian makanan bagi lansia dan anak terlantar, santunan kematian, serta berbagai pelatihan.

Sementara angka kemiskinan di Jogja pada 2020 lalu mencapai 31.620 jiwa dari total jumlah penduduk sekitar 400an ribu atau sekitar 7,27%. Menurut Agus angka kemiskinan tersebut terendah dari rata-rata nasional 9,78% dan terendah dari DIY 12,28, serta paling rendah dari kabupaten lainnya di DIY.

Lebih lanjut Agus mengatakan angka kemiskinan 2020 lebih terdampak karena pandemi Covid-19 dimana hampir 40% sektor pekerjaan mengandalkan pariwisata dan sektor pendidikan, “Kalau pariwisatanya dan pendidikannya mati suri otomatis terdampak,” kata Agus.