Advertisement
Gunungkidul Belum Rencanakan Pemberian Keringanan Pajak ke Masyarakat
Pajak ilustrasi / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, WONOSARI – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Saptoyo mengatakan, belum ada kebijakan berkaitan dengan pengurangan pajak sebagai dampak dari pemberlakuan PPKM darurat dan level empat yang dimulai sejak awal Juli lalu. Kepastian ini sebagai jawaban atas keluhan dari pengusaha yang meminta adanya keringanan.
Advertisement
“Sementara ini belum ada perintah. Jadi, pajak masih berlaku seperti biasa seperti pajak hotel dan restoran,” kata Saptoyo, Jumat (6/8/2021).
BACA JUGA : Pengusaha Ponsel Tak Sampaikan SPT Disidang di Sleman
Menurut dia, hal yang sama juga berlaku untuk pembayaran PBB yang jatuh temponya pada akhir September mendatang. Apabila terlambat membayar, maka akan dikenakan denda sesuai dengan ketentuan berlaku.
Saptoyo tidak menampik selama pemberlakukan PPKM ada yang mengajukan keringanan pembayaran mulai dari pajak air, PBB dan lainny. Meski demikian, permohonan tak serta merta langsung disetujui karena harus melalui proses vereifikasi lapangan.
Selain itu, sesuai dengan monitoring dan evaluasi dari KPK beberapa waktu lalu, kata dia, setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan banyak hal dan tidak serta merta langsung dilaksanakan. “Tentunya kalau memang layak, maka yang mengajukan keringanan bisa diberikan. Tapi, ada proses yang harus dilakukan sebelum keringan diberikan,” katanya.
Salah seorang anggota Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Gunungkidul, Ratih mengakui pemberlakuan PPKM memberikan dampak terhadap kegiatan usaha yang dimiliki. Kondisi ini tak hanya dialami seorang karena pengusaha lain juga mengalami hal yang sama.
BACA JUGA : Demi Reformasi Perpajakan, Kemenkeu Gunakan
Ia berharap kepada pemerintah untuk dapat memberika keringanan mulai dari pengurangan pajak hotel dan restoran. Selain itu, ada juga permintaan keringanan pembayaran PBB berupa perpanjangan masa jatuh tempo pembayaran hingga peniadaan sanksi apabila terlambat membayar pajak. “Kami juga minta adanya pengurangan besaran pajak yang dibebankan wajib pajak,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Golkar Bantul Buka Pendaftaran Bursa Pilkada 22-24 April 2024
Update Peringatan Dini Cuaca di DIY: Hujan Lebat Disertai Kilat dan Angin Kencang
Putusan Banding Turun, Vonis Mari Terdakwa Waliyin dan Ridduan Jadi Penjara Seumur Hidup
Harus Koalisi, Golkar Jogja Akan Gelar Penjaringan dan Survei
Advertisement
Mantan Rektor UNY dan Bupati Gunungkidul Bersaing Dapatkan Dukungan Partai di Pilkada
Soimah Pancawati Masuk Radar Calon Bupati Bantul, PDIP Akan Sodorkan Formulir
Liburan ke Pantai Gunungkidul, Wisatawan asal Bantul Protes Tak Dikasih Tiket
KPU Kota Jogja Siap Merekrut PPK-PPS untuk Pilkada 2024, Cek Caranya
Karcis Berperforasi Jadi Andalan Dishub Bantul Mengantisipasi Parkir Nuthuk di Kawasan Wisata
Advertisement
Pembangunan Akses Truk Sampah ke TPST Sendangsari Sleman Dipercepat
Pemkot Jogja Bakal Tambah Kapasitas TPS 3R
Terus Jajaki Sejumlah Parpol jelang Pilkada 2024, Heroe Poerwadi Sebut Kantongi Nama Wakil
Digelontor Danais Rp2,57 Miliar, 4 Kalurahan di Menoreh Ini Bakal Bangun Instalasi Air Bersih
Penyu Lekang Mulai Bertelur di Gua Cemara, Persentase Penetasan Telurnya Cukup Tinggi
Advertisement
Namanya Muncul sebagai Calon Peserta Pilkada Gunungkidul, Begini Kata Bendahara DPW Nasdem DIY
Berita Pilihan
Advertisement
ASN Akan Dipindah ke Ibu Kota Nusantara Secara Bertahap hingga 2029, Ini Prioritasnya
Advertisement
Pengunjung Kopi Klotok Membeludak Saat Libur Lebaran, Antrean Mengular sampai 20 Meter
Advertisement
Berita Populer
- Pemda DIY Perkuat Komitmen Antikorupsi
- Jadwal Terbaru KRL Jogja Solo, Lengkap dari Staisun Tugu hingga Palur, Jumat 19 April 2024
- Jadwal Baru KRL Solo Jogja Berangkat dari Stasiun Palur, Jumat 19 April 2024
- Jadwal Kereta Bandara YIA dan YIA Xprerss, Jumat 19 April 2024
- Jadwal KA Prameks Kutoarjo Jogja, Jumat 19 April 2024
Advertisement
Advertisement
