Puluhan Warga Sleman Desak 7 Calon Lurah yang Dianulir Tetap Ikut Pilur

Abdul Hamied Razak

Rabu, 13 Oktober 2021 - 18:17 WIB

Budi Cahyana

Puluhan Warga Sleman Desak 7 Calon Lurah yang Dianulir Tetap Ikut Pilur

Puluhan warga yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Calon Lurah Korban Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Kantor DPRD Sleman, Rabu (13/10/2021). - Harian Jogja/Abdul Hamid Razak

Harianjogja.com, SLEMAN—Puluhan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Calon Lurah Korban Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mendatangi Kantor DPRD Sleman, Rabu (13/10/2021). Mereka mendesak agar calon lurah yang dianulir setelah putusan MK tetap bisa mengikuti pemilihan lurah (pilur).

Koordinator Aliansi Warga Wahyu Widodo beralasan putusan MK tidak serta merta bisa diterapkan di Sleman. Putusan MK juga dinilai belum diakomodasi Kemendagri. Apalagi, katanya, semua tahapan pelaksanaan pilur sudah berjalan.

"Semua tahapan pilur di Sleman sudah berjalan sesuai dengan persyaratan. Termasuk penetapan semua calon lurah sudah sesuai dengan prosedur dan persyaratan para lurah itu sudah dinyatakan lengkap dan benar,” kata Wahyu.

Warga menilai tidak tepat para calon lurah yang sudah ditetapkan dicoret karena putusan MK. Wahyu menganggap pencoretan itu akan memberikan dampak sosial dan konflik sosial antarpendukung calon. "Kami meminta DPRD dan Pemkab Sleman berani untuk mengambil resiko terkecil dengan tetap melanjutkan pencalonan lurah," katanya.

Namun jika Pemkab Sleman tetap akan mencabut izin dan penyataan tidak pernah menjabat tiga kali, aliansi akan mengambil langkah hukum karena calon lurah yang diusung warga telah melalui tahapan-tahapan yang ditentukan dan telah ditetapkan sebagai calon lurah yang berhak dipilih.

"Warga juga siap meladeni pihak-pihak lainnya yang melakukan gugatan jika calon yang didukung menjadi calon terpilih. Apalagi banyak kerugian moril dan materiil yang dialami calon kami,” ucapnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sleman Arif Kurniawan mengatakan DPRD akan menampung aspirasi dari aliansi tersebut. Dewan akan mengomunikasikan aspirasi warga dengan eksekutif untuk menanyakan kebijakan pasca putusan MK.

"Meskipun kami tahu keputusam MK final dan mengikat, kami akan segera tanyakan telaah hukumnya atas putusan MK tersebut. Kemudian kebijakan yang akan diambil Pemkab atas keputusan tersebut seperti apa termasuk dampaknya,” kata politisi PAN ini.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News