Gunungkidul Tak Kebagian Kuota Transmigrasi 2026, Ini Penyebabnya
Gunungkidul dipastikan tidak memberangkatkan peserta transmigrasi pada 2026 karena minimnya kuota yang diterima DIY. Padahal, masih ada sekitar 30 kepala keluar
Kinerja Wajib Meningkat, Segini Gaji Lurah Berikut Aparaturnya di Gunungkidul
Bupati Gunungkidul, Sunaryanta. /Harian Jogja-David Kurniawan
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL--Penghasilan tetap (siltap) pamong kalurahan di Gunungkidul resmi ditetapkan melalui Keputusan Bupati Gunungkidul No.342/KPTS/2021 tentang Besaran Siltap Lurah, Pamong Kalurahan dan Upah Tetap Staf Pamong Kalurahan Tahun Anggaran 2022. Adapun besarannya disesuaikan dengan jabatan pamong di masing-masing kalurahan.
Kepala Bidang Bina Perencanaan Keuangan dan Kekayaan Kalurahan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DPMKP2KB) Gunungkidul, Nani Asyfiah mengatakan, Pemkab Gunungkidul terus berupaya meningkatkan kesejahteraan perangkat atau pamong kalurahan.
Dengan begitu diharapkan ada peningkatan kinerja serta memberikan layanan terbaik kepada masyarakat.
BACA JUGA: Gunungkidul Pastikan Gaji Pamong Kalurahan Rutin Disalurkan setiap Bulan
Menurut dia, untuk gaji sudah ada perbaikan dan besarannya sudah lebih baik. Hal ini mengacu pada Keputusan Bupati No.342/KPTS/2021 yang ditandatangani pada 26 November 2021 lalu.
Dari deretan perangkat kalurahan, pendapatan tertinggi dimiliki oleh lurah dengan jumlah siltap setiap bulannya sebesar Rp3,15 juta. Sedangkan untuk carik (sekretaris kalurahan) mendapatkan siltap sebesar Rp2,5 juta; disusul kemudian kepala teknis dan kepala urusan yang siltapnya sebesar Rp2,24 juta dan kepala dusun mendapatkan penghasilan Rp2,1 juta per bulan.
BACA JUGA: Mimpi Besar Gunungkidul Menuju Industri Budaya
Khusus untuk staf pamong kalurahan, Nani menjelaskan ada sedikit perbedaan. Bagi pamong yang diangkat sebelum dikeluarkanya Perda No.12/2016 yang direvisi Perda No.8/2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa mendaatkan siltap Rp2.02 juta per bulan.
Sementara pamong yang diangkat setelah Perda No.12/2016, maka besaran siltap yang diperoleh sebesar Rp1,9 juta. “Selain siltap juga ada tunjangan untuk BPJS Kesehatan,” katanya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Share
Arief Junianto
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
