Pembangunan ITF Bawuran Mandek, Aneka Dharma: Ada Kendala Pendanaan

Harianjogja.com, BANTUL—Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Aneka Dharma akhirnya angkat bicara terkait dengan mandeknya pembangunan Intermediate Treatment Facility (ITF) pusat karbonasi Bawuran.

Perusahaan plat merah itu mengklaim tidak ada penghentian pembangunan ITF, meskipun sejak awal pembangunan ITF terkendala dana, karena tidak menggunakan APBD Kabupaten Bantul.

Direktur Perumda Aneka Dharma Yuli Budi Sasangka mengungkapkan, sampai saat ini pihaknya masih berusaha untuk membangun ITF Bawuran. Meskipun diakuinya, sejak awal pembangunan ITF, belum ada penyertaan modal dari APBD Kabupaten Bantul.

Padahal, pembangunan ITF Bawuran, diungkapkan oleh Yuli, dibutuhkan anggaran senilai Rp17 miliar. Sementara penyertaan modal yang harusnya diberikan oleh Pemkab Bantul pada Aneka Dharma pada 2024 mengacu kepada pasal 7 Perda No.8/2022 tentang Penyertaan Modal Daerah pada BUMD, adalah senilai Rp2 miliar. 

Sementara pada pasal 7 tersebut juga disebutkan jika penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma telah ditetapkan sebanyak Rp20 miliar. Pemkab telah melaksanakan penyertaan modal daerah pada Aneka Dharma sampai tahun anggaran 2021 sebesar Rp9 miliar.

Pada pasal tersebut juga disebutkan jika Pemkab melakukan penyertaan modal daerah untuk Aneka Dharma pada 2022 hingga 2026 dengan perincian, pada tahun anggaran 2022 senilai Rp3 miliar, tahun anggaran 2023 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2024 sebesar Rp2 miliar, tahun anggaran 2025 senilai Rp2 miliar dan tahun anggaran 2026 senilai Rp1,98 miliar.

BACA JUGA: Proyek ITF Bawuran untuk Penanganan Sampah Terancam Mangkrak, Ini Penyebabnya

"Jadi di 2024 ini kami belum menerima penyertaan modal dari APBD Kabupaten Bantul. Terus dananya darimana membangun ITF? Ada yang pakai Aneka Dharma, ada juga dari investor. Terus terang kami sedang berusaha untuk terus mencari pendanaan," kata Yuli kepada Harian Jogja, Sabtu (6/7/2024) sore.

Atas dasar tersebut, diakui oleh Yuli, pembangunan ITF pun saat ini mengalami pelambatan. Sebab, ada kendala dalam hal pendanaan. Yuli mengakui saat ini pembangunan ITF disesuaikan dengan bujet anggaran yang ada. Karena ada, komitmen dari Aneka Dharma untuk menyelesaikan pembangunan ITF pada September mendatang.

"Kami tetap berkomitmen menyelesaikan pembangunannya. Kami sedang berusaha mengejar agar September bisa beroperasional. Meskipun secara fisik saat ini baru 30 persen. Kami tetap akan jalan, meskipun hanya ada lima pekerja yang membangun konstruksi untuk ITF," imbuh Yuli.

Lebih lanjut Yuli mengungkapkan, saat ini diakuinya ada beberapa alat sudah datang dan diletakkan di lokasi pembangunan ITF. Hanya saja, alat tersebut belum keseluruhan. Sebab, ada 17 rangkaian alat yang sebagian masih dalam tahap perakitan di Sidoarjo, dan baru akan dikirim saat infrastruktur bangunan ITF telah selesai dibangun.

"Jadi yang dikirim itu baru tiga. Karena memontumnya adalah MoU antara Bantul dan Kota Jogja. Dan alat yang ada itu adalah yang paling aman ditaruh di outdoor," jelas Yuli.

Yuli memastikan perkembangan perakitan alat yang digunakan untuk ITF berjalan sesuai progres dan diharapkan selesai pada September 2024.

"Untuk itu kemarin, saya ke Sidoarjo. Ngecek dan melihat perkembangan untuk perakitan alatnya," ungkap Yuli.

Terkait dengan MoU antara Aneka Dharma dengan Pemkot Jogja, Yuli mengungkapkan, pihaknya terus berkomunikasi dengan Pemkot Jogja. Pemkot Jogja selalu diberikan laporan terkait dengan perkembangan pembangunan ITF, termasuk masalah pelambatan proyek, permasalahan pembangunan dan kemungkinan mundurnya target pembangunan.

"Kota sama-sama tahu. Saya sudah berkomunikasi dengan kota dan mereka mau menerima. Dan, saat ini belum siap," papar Yuli.

Sebelumnya, Sekda Bantul sekaligus Komisaris Perumda Aneka Dharma Agus Budi Raharja mengatakan, sampai saat ini dirinya belum mendapatkan laporan dari Direktur Perumda Aneka Dharma Yuli Budi Sasangka terkait dengan mandeknya pembangunan ITF dengan kapasitas pengolahan 50 ton per hari tersebut. Hingga kini, juga ada penjelasan terkait dengan kendala pembangunan ITF tersebut.

"Kami belum mendapatkan laporan. Apakah itu mandek, atau memang pembangunannya sementara dihentikan. Kendalanya apa? kami juga belum mendapatkan laporan dari Aneka Dharma," kata mantan Kepala Dinkes Bantul, Jumat (5/7/2024).

Sementara terkait dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja, Perumda Aneka Dharma dengan Pemkot Jogja mengenai pengolahan sebanyak 60 ton sampah Kota Jogja di ITF Bawuran, Agus mengaku sejauh ini masih sebatas MoU. Sebab, MoU tersebut juga harus ditindak lanjuti dengan Penandatangan Kerja Sama (PKS) antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja, Perumda Aneka Dharma dengan Pemkot Jogja.

"Ini semua akan didetailkan di PKS. Bisa nanti ada beberapa skema diambil oleh Pemkot Jogja dengan Aneka Dharma. Tapi ini teknis, silakan nanti menanyakan hal ini ke Aneka Dharma," imbuh Agus.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua DPRD Bantul Hanung Raharjo. Politisi PDIP ini mengungkapkan, jika saat ini pihaknya juga belum memdapatkan laporan dari direksi Perumda Aneka Dharma terkait dengan mandeknya pembangunan ITF Bawuran.

"Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan laporan dari Aneka Dharma. Kenapa mandek kami juga belum mendapatkan penjelasan dari mereka," kata Hanung.

BACA JUGA: Bupati Halim Optimistis Aneka Dharma Bisa Kelola ITF Bawuran dengan Optimal

Disisi lain, diakui oleh Hanung, telah ada MoU antara Pemkab Bantul dengan Pemkot Jogja, Perumda Aneka Dharma dengan Pemkot Jogja terkait pengolahan sampah Kota Jogja di ITF Bawuran. Oleh karena itu, Hanung berharap agar Aneka Dharma bisa segera menyelesaikan pembangunan ITF Bawuran, mengingat telah ada MoU tersebut.

"Kami berharap Aneka Dharma bisa menepati target pembangunan dan juga MoU yang telah terjalin," harap Hanung.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul Bambang Purwadi Nugroho mengatakan, DLH yang bertugas memonitoring pelaksanaan pembangunan ITF Bawuran mengaku telah terus meminta kepada Perumda Aneka Dharma mempercepat pembangunan hanggar dan infrastruktur ITF Bawuran. Sebab, sampai saat ini, diakui Bambang, pembangunannya baru 45 persen atau masih jauh dari target.

Bambang mengungkapkan, awalnya ITF Bawuran ditarget selesai dan bisa beroperasional Juni 2024. Namun dalam perkembangannya sampai saat ini infrastruktur ITF belum terbangun.

"Kemarin kami sudah minta Aneka Dharma mempercepat pembangunannya. Agar bisa mengejar target September dioperasionalkan," kata Bambang.

Bambang juga mengakui jika beberapa alat pengolah sudah ada di area pembangunan ITF Bawuran. "Kalau tempatnya sekarang memang belum tertata dan ngak bisa jalan. Belum listriknya, panel-panelnya juga belum terpasang juga," imbuh Bambang.

Terkait kemungkinan kerusakan alat karena hanya ditempatkan ditempat terbuka di area pembangunan ITF, Bambang menyatakan belum semua alat datang dan ditempatkan di lokasi pembangunan ITF. Ada beberapa alat seperti tungku pembakaran yang diletakkan di lokasi pembangunan ITF.

"Untuk yang ditaruh diluar enggak masalah. Tapi sekali lagi, kuncinya percepatan infrestruktur, alat kan ada masa pemeliharaan dari rekanan. Kalau kena hujan terus perlu dicat lagi, kan bisa dicat lagi nantinya," ucap Bambang.

Dari komunikasi yang dilakukan oleh DLH dengan Perumda Aneka Dharma, diakui Bambang ada sejumlah kendala dalam pembangunan ITF Bawuran. Selain tenaga yang membangun infrastruktur, kendala lain adalah alat.

"Kan alatnya juga harus beli, artinya pendanaan. Bisa jadi saat ini sedang proses nego dengan penyedia alat. Karena alat yang datang ini kan baru sebagian," papar Bambang.

Oleh karena itu, Bambang berharap agar Perumda Aneka Dharma segera mempercepat pembangunan ITF Bawuran. Tujuannya, agar bisa dioperasionalkan pada September mendatang. "Mau tidak mau, ya harus beroperasional September," tandas Bambang.

Ketua Komisi C DPRD Bantul yang juga mitra dari DLH Kabupaten Bantul. Dwi Kristianto, mengakui ada sedikit kendala, yang membuat kemungkinan target pembangunan selesai pada September 2024 mundur. Oleh karena itu, Komisi C saat ini terus mendorong DLH untuk berkoordinasi dengan Perumda Aneka Dharma agar pembangunan ITF Bawuran segera terselesaikan.

"Kami akan kejar terus. Jangan sampai target meleset. Begitu juga soal pembangunan TPS sementara di Srimartani, Piyungan. Kami minta untuk yang Piyungan harus diselesaikan dengan warga. Jika kesulitan, silakan cari tempat lain," ucap Dwi.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News