Advertisement
Soal Penghapusan Utang UMKM, Pemkab Gunungkidul Masih Menunggu Aturan Turunan
Ilustrasi uang rupiah / Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, GUNUNGKIDUL—Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gunungkidul melalui masih menunggu tindak lanjut atau aturan turunan Peraturan Pemerintah (PP) No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja (DPKUKMTK) Gunungkidul, Supartono mengaku baru mengetahui informasi penghapusan piutang melalui berita. Sebab itu, dia belum dapat menyampaikan detail situasi sektor UMKM di Bumi Handayani pasca Presiden Prabowo meneken PP No. 47/2024 tersebut.
Advertisement
BACA JUGA: Menteri Trenggono Siapkan Aturan Turunan Tindak Lanjut Pemutihan Utang Nelayan
Menurut Supartono, PP tersebut tentu akan ada tindak lanjut yang mengatur kriteria detail penghapusan piutang. “Seumpama nanti ada Peraturan Menteri yang rigid mengatur penghapusan piutang, ya kami hanya mengikuti itu saja; yang jelas kami masih menunggu informasi lanjutan,” kata Supartono dihubungi, Kamis, (7/11/2024).
Dia menjelaskan PP tersebut berawal dari situasi sektor UMKM yang terdampak Pandemi Covid-19. Pandemi membuat banyak pelaku UMKM terpuruk dan akhirnya terjerat utang di bank, utamanya himpunan bank negara (Himbara).
Senada, Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) DPKUKMTK Gunungkidul, Chatarina Emi Purwaningsih mengaku masih menunggu tindak lanjut dari PP No. 47/2024.
“Kalau akhirnya ada penghapusan, nanti pasti ada arahan berjenjang. Pusat ke Provinsi ke Kabupaten. Kabupaten nanti kami tindak lanjuti ke UMKM yang ada tunggakan. Tentu ada indikator keputusan untuk menghapus piutang,” kata Emi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto secara resmi menandatangani PP No. 47/2024 tentang penghapusan piutang macet kepada UMKM. Kebijakan tersebut mencakup penghapusan tagihan piutang macet kepada UMKM di tiga bidang yaitu pertanian, perkebunan, dan peternakan; perikanan dan kelautan; serta UMKM lainnya seperti mode/busana, kuliner, industri kreatif, dan lainnya.
Penghapusan piutang menjadi penting lantaran produsen di bidang pertanian, UMKM, dan nelayan menjadi penopang pangan bangsa.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Segmen Kartasura-Klaten Rampung dan Telah Beroperasi, Konstruksi Tol Jogja-Solo Klaten-Purwomartani Sentuh 69,57%
Raperda Pendidikan Karakter untuk Siswa di Bantul Tunggu Hasil Harmonisasi dengan Pemda DIY
Stok Darah dan Jadwal Donor Darah di Jogja dan Sekitarnya, Jumat 8 November 2024
Jelang Debat Pilkada Jogja, Calon Walikota Dokter Hasto Wardoyo Masih Berikan Layanan Kesehatan Warga
Advertisement
Bayar Rp42.500, Waktu Tempuh Kartasura-Klaten Hanya 15 Menit Via Tol Jogja-Solo-YIA
Cegah Peredaran Narkoba dan Miras di Kalangan Pelajar, Polres Kulonprogo Sambangi Sekolah
Pemkot Lelang 86 Kendaraan Dinas, Ini Daftar Harganya
Musim Hujan Tiba, BPBD Bantul Minta Masyarakat Waspadai Kawasan Rawan Longsor
Soal Penghapusan Utang UMKM, Pemkab Gunungkidul Masih Menunggu Aturan Turunan
Advertisement
Puluhan Warga Pundong Saksikan Rekonstruksi ABG yang Dikeroyok Sampai Meninggal Dunia
Pilkada Sleman 2024, Ratusan Petani Antar Uneg-uneg dan Asa untuk Harda-Danang
Pilkada Gunungkidul, 9.485 KPPS Dilantik dan Siap Bertugas
Cegah Banjir dan Penyakit saat Musim Hujan, Masyarakat Diingatkan Kelola Sampah dengan Baik
Advertisement
Petani Sleman Masih Butuh Regenerasi, Ini Langkah Dilakukan Pemkab
Berita Pilihan
Advertisement
Terima Arahan Presiden dalam Rapat Kabinet Paripurna, Menteri Nusron Diminta Concern Menata Ulang Tanah Negara
Advertisement
Minat Berwisata Milenial dan Gen Z Agak Lain, Cenderung Suka Wilayah Terpencil
Advertisement
Berita Populer
- Kraton Buka Suara Terkait Gugatannya ke PT. KAI Soal Kepemilikan Lahan
- Terkendala Penolakan, Dinkes Jogja Masih Swepping Imunisasi JE
- Disdikpora Bantul Minta Siswa yang Terkena Gondongan Tidak Masuk Sekolah
- Lahan di Imogiri dan Dlingo Diserang Kera Ekor Panjang, DKPP Bantul Masih Cari Cara Mengatasi
- PT KAI Digugat Soal Tanah SG, Kraton Beri Penjelasan Begini
Advertisement
Advertisement
