Pemkot Berupaya Turunkan Kesenjangan dan Kemiskinan dengan Gandeng Gendong

Harianjogja.com, JOGJA—Pemkot Jogja terus berupaya dalam menurunkan kesenjangan pendapatan dan kemiskinan di masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan yakni melalui program Gandeng Gendong yang terus digalakkan.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) gini ratio di Kota Jogja pada 2023 berada di angka 0,454 yang mana telah mengalami penurunan 0,065 dari 0,519 pada 2022. Kondisi tersebut berada dalam kategori sedang.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jogja, Agus Tri Haryono, mengakui ketimpangan pendapatan masyarakat di Kota Yogya masih menjadi tantangan. Salah satu upaya untuk mengatasi kesenjangan ini adalah melalui program Gandeng Gendong.

“Salah satu gerakan yang dilakukan adalah melalui Gandeng Gendong, ini merupakan bagian dari upaya untuk mengakselerasi penanganan kemiskinan, ketimpangan pendapatan dan beragam permasalahan perkotaan lainnya,” ujarnya, beberapa waktu lalu.

Pihaknya mengatakan dalam Gandeng Gendong ada unsur 5K yang terlibat yaitu Kota, Kampung, Kampus, Komunitas dan Korporat. Dimana kelimanya saling menggandeng dan menggendong.

“Unsur yang kuat akan saling menggandeng untuk menggendong unsur lainnya yang belum terlalu kuat. Sehingga terjadi siklus yang terus berputar di dalam proses pembangunan Kota Jogja,” katanya.

BACA JUGA: Belasan Kalurahan di Kulonprogo Ditetapkan Jadi Kalurahan Bersih Narkoba

Pada persoalan kemiskinan, terdapat tren positif kondisi kemiskinan yang selama tiga tahun terakhir pasca pandemi terus mengalami penurunan. Angka kemiskinan tahun 2024 berada di angka 6,26% atau 28.790 jiwa, mengalami penurunan 0,23% dibanding tahun sebelumnya.

Pada kemiskinan ekstrem juga mengalami penurunan, yakni sebesar 0,17%, yang semula 0,67% di tahun 2022 menjadi 0,50% atau 2.260 jiwa di tahun 2023. Strategi utama dalam pengentasan kemiskinan adalah pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Melalui berbagai skema intervensi yang melibatkan lintas sektor dan peran semua elemen masyarakat.

“Pemkot telah membentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan [TKPK] di level Kota yang melibatkan lintas perangkat daerah, kemudian di Kemantren hingga Kelurahan. Secara bertahap intervensi program bisa dipastikan tepat sasaran, sehingga penanggulangan kemiskinan bisa semakin optimal,” terangnya

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News