Cegah Peningkatan Kasus, Edukasi Anti-Kekerasan Berbasis Gender Perlu Dilakukan Sejak Dini

Harianjogja.com, JOGJA—Kasus kekerasan berbasis gender masih sering terjadi di wilayah DIY. Edukasi anti-kekerasan perlu dilakukan sejak dini dengan menyasar kalangan anak atau pelajar. Isu ini dibahas dalam Rembug Warga Jogja bertajuk Menuju Kota Jogja Bebas Kekerasan Berbasis Gender terhadap Perempuan.

Berdasarkan data Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Jogja, sebanyak 248 kasus kekerasan pada 2023, tercatat 87 persen korbannya adalah perempuan, terutama dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

Adapun Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Jogja mencatat ada 71 laporan mengenai kekerasan dengan 61 korban berjenis kelamin perempuan di 2023. Dari data tersebut ada 8 korban masih tergolong dalam usia anak dan Kemantren Umbulharjo dan Mergangsan memiliki jumlah korban paling banyak. DP3AP2KB DIY mengungkap data Januari hingga Juni 2024 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY berjumlah 578 kasus.

Aktivis Pemberdayaan Perempuan Kalis Mardiasih mengatakan kasus kekerasan tersebut jangan sampai terulang di tahun-tahun berikutnya. Karena kekerasan dampaknya sangat buruk bagi perempuan, tidak hanya menimbulkan luka secara fisik namun juga dampak ke verbal hingga psikis. Oleh karena itu pencegahan harus dilakukan agar tidak berlarut.

"Karena dampaknya luas, tidak hanya melukai raga jasmani tetapi juga psikis, sehingga harus dilakukan pencegahan. Salah satunya melalui edukasi anti-kekerasan berbasis gender sejak usia dini," katanya, Minggu (22/12/2024).

Politikus PDIP sekaligus Dokter Spesialis Kandungan Hasto Wardoyo sepakat bahwa edukasi anti-kekerasan berbasis gender harus dilakukan. Menurutnya, salah satu program yang memungkinkan dilakukan untuk pencegahan bisa dilakukan melalui pendidikan seks bagi pelajar di sekolah. Masyarakat perlu diberikan pemahaman bahwa pendidikan seks bukan aktivitas yang mengarah pada hubungan seksual, melainkan secara positif meningkatkan pemahaman terkait fungsi organ tubuh.

"Pendidikan seksual merupakan edukasi yang bertujuan agar para siswa lebih paham dengan organ reproduksinya, sehingga mereka justru lebih menjauhkan diri mereka dari tindakan asusila," ucapnya.

Anggota DPD RI Yashinta Sekarwangi Mega berharap Kota Jogja dan DIY pada umumnya bisa mencapai zero kasus kekerasan berbasis gender. Ia siap berkolaborasi dengan pihak terkait seperti Pemkot Jogja dalam melakukan pencegahan. Salah satu yang ia usulnya yaitu pembentukan Satgas Anti-Kekerasan. Melalui satgas ini diharapkan dapat menjadi agen sosialisasi mengenai nilai-nilai anti-kekerasan di seluruh Kelurahan di Kota Jogja.

"Kami merekam persoalan kekerasan berbasis gender ini sudah lama, sehingga ini menjadi prioritas program kami. Melalui program Ngayomi Ngagem Ati, kami mendorong optimalisasi pusat-pusat krisis dan tempat perlindungan untuk perempuan dan anak korban kekerasan," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News