Advertisement

Beberkan Kelakuan Warga yang Mengaku Miskin, Wabub Gunungkidul : Punya Mobil Tapi Terima Bantuan

Sunartono
Kamis, 27 Desember 2018 - 18:50 WIB
Bhekti Suryani
Beberkan Kelakuan Warga yang Mengaku Miskin, Wabub Gunungkidul : Punya Mobil Tapi Terima Bantuan Wakil Bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi - Twitter/Ireyogya

Advertisement

Harianjogja.com, JOGJA- Kelakuan warga yang mengaku miskin demi mendapatkan bantuan diakui pemerintah masih terjadi di DIY.

Wakil Bupati (Wabup) Gunungkidul Immawan Wahyudi menambahkan beberapa wilayah di Gunungkidul masih banyak ditemukan warga yang mengaku miskin agar mendapatkan bantuan dari pemerintah.

Advertisement

Ia mengakui sulitnya mengatasi persoalan itu karena warga yang kaya masih minta didata miskin agar mendapatkan bantuan.

Kecamatan Tanjungsari yang dinilai paling miskin di DIY, sebenarnya menimbulkan pertanyaan karena berbagai pemberdayaan ekonomi, program rumah tidak layak huni hingga jambanisasi sudah masuk di kecamatan ini. Namun rupanya ada yang salah terkait pendataan.

"Orang ngambil PKH [bantuan program keluarga harapan] itu yang pakai mobil, ada yang pakai gelang [emas] sampai tumpuk-tumpuk, malah dikrimpying-krimpyingke [diperlihatkan]. Ini perilaku miskin, sesungguhnya tidak miskin tetapi mengidentifikasi menjadi miskin," kata Immawan sesuai rapat koordinasi terkait penanganan kemiskinan di Kepatihan Kantor Gubernur DIY, Kamis (27/12/2018).

Untuk mengatasi persoalan itu pihaknya akan memanfaatkan sistem informasi desa (SID) dengan melakukan analisi angka kemiskinan partisipatif.

Sehingga warga bisa menilai diri apakah termasuk sebagai warga miskin atau tidak.

Setelah penilaian diri warga itu muncul kemudian akan dilakukan penilaian di tingkat kelurahan hingga RT atau RW sehingga data warga miskin yang masuk menjadi lebih valid.

Ia menegaskan harus ada keberanian dari seluruh aparat untuk melakukan pencoretan terhadap warga yang sebenarnya tidak miskin namun terdata sebagai warga miskin.

"Harus ada keberanian mencoret, tetapi sebenarnya seperti PKH hanya sekitar 6.800 tetapi 2016 tahu-tahu pusat [Kemensos] menggelontorkan 63.000 PKH tanpa koordinasi dengan kami di daerah, tidak izin bupati, kok lolos [data warga mengaku miskin]," ucapnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Advertisement

Harian Jogja

Video Terbaru

Berita Lainnya

Advertisement

Harian Jogja

Berita Pilihan

Advertisement

Cak Imin Jelaskan Alasan Pemerintah Gunakan APBN Bangun Al Khoziny

Cak Imin Jelaskan Alasan Pemerintah Gunakan APBN Bangun Al Khoziny

News
| Selasa, 14 Oktober 2025, 13:17 WIB

Advertisement

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA

Thai AirAsia Sambung Kembali Penerbangan Internasional di GBIA

Wisata
| Senin, 13 Oktober 2025, 10:37 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement