Jamin Kehidupan Warga Jogja Selama Corona, Ini Program yang Disiapkan Pemkot

Foto dari bentuk tiga dimensi model Virus Corona. - Reuters/ Dado Ruvic
02 April 2020 19:47 WIB Lugas Subarkah Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA—Untuk menunjang kebutuhan hidup masyarakat rentan selama masa pandemi, pemerintah menggulirkan Program Keluarga Harapan (PKH). Di Jogja, program ini menyasar Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Kepala Dinas Sosial Kota Jogja, Agus Sudrajat, menjelaskan saat ini PKH masih dimatangkan mekanismenya di tingkat provinsi. "Sasarannya KSJPS dan DTKS, utamanya keluraga yang menjadi irisan keduanya," katanya, Kamis (1/4/2020).

Sembari menunggu keputusan Pemda DIY, dinasnya telah memilah data penduduk yang akan menerima PKH. Dia juga memastikan nantinya jumlah PKH dan nominal bantuannya bertambah, baik nominal maupun jumlah penerimanya. "Penerima PKH saat ini sekitar 14.300 keluarga terdiri dari sekitar 36.000 jiwa," ungkapnya.

Saat ini, kata dia, Dinsos Jogja sedang menyiapkan beberapa hal terkait penanganan Corona, yang ia sebut sebagai Jaring Sosial. Tiga item utama dalam upaya ini yakni pendataan, penyaluran bantuan dan evaluasi bantuan.

Untuk itu, dinasnya mendorong masyarakat di tingkat RW menyiapkan posko penanganan Corona. Posko ini akan dipakai untuk memudahkan koordinasi pendistribusian bantuan dari Pemkot ke wilayah.

Dia juga mendorong masyarakat untuk dapat mengupayakan dapur partisipasi untuk meringankan beban masyarakat yang pendapatannya berkurang akibat pandemi. Sementara dinasnya sedang menyiapkan dapur umum khusus untuk orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP).

“Dapur umum ini akan dibuka sekaligus dengan tempat karantina yang akan digunakan bagi ODP yang baru pulang dari daerah episentrum Corona dan ditolak masyarakat,” ucap dia.

Wakil Walikota Jogja, Heroe Poerwadi, mengatakan saat ini Pemkot sedang menghitung berapa pengurangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akibat Corona dan apa saja anggaran yang bisa dialihkan untuk penanganan Corona.

"Kami sedang reschedule APBD untuk penanganan Corona. Apa saja kegiatan yang bisa dicancel dan dialihkan ke penanganan corona. Selain pnanganan, kami mengupayakan agar reschedule ini juga bisa membangkitkan produktivitas ekonomi masyarakat," ujarnya.