Biaya Perawatan Korban Klithih Diusulkan Ditanggung Pemerintah

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY Danang Wahyu Broto. - Harian Jogja/Sunartono
01 Januari 2022 17:27 WIB Sunartono Jogja Share :

Harianjogja.com, JOGJA--Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY mengusulkan ke Pemda DIY agar pemerintah menanggung biaya korban aksi kekerasan jalanan atau klithih yang marak terjadi di wilayah DIY. Usulan itu sebagai bentuk perhatian terhadap para korban yang seringkali tiba-tiba menjadi korban tanpa mengetahui duduk perkara.

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD DIY Danang Wahyubroto mengusulkan pentingnya pemberian perhatian terhadap korban klithih dengan menanggung biaya perawatan. Hal ini sebagai bentuk kehadiran pemerintah dalam merespons setiap persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Danang mengaku pernah memberikan pendampingan terhadap salah satu korban klithih dengan biaya perawatan yang cukup mahal. 

"Selain kita melakukan pencegahan, kalau program pencegahan saya kira sudah pasti harus dilakukan. Tetapi korban juga harus kita beri perhatian. Karena tidak sedikit korban ini tidak tahu apa-apa, hanya mengendarai motor lalu jadi korban dan luka berat, sehingga pemerintah perlu hadir," katanya di DPRD DIY, Jumat (31/12/2021).

Usulan itu disampaikan untuk mengantisipasi jika korban tidak memiliki asuransi atau tidak ditanggung BPJS. Melalui komitmen menanggung biaya perawatan, harapannya korban klithih mendapatkan kemudahan dalam layanan kesehatan. Karena seringkali korban tidak hanya secara fisik, namun juga trauma secara psikologi.

Baca juga: 2022 Tiba, Ini Perkembangan Status Gunung Merapi

Ketua Komisi B ini menilai, penganggaran itu bisa dialokasikan melalui Dinas Sosial maupun Dinas Kesehatan. Ia meyakini dengan melihat postur APBD DIY dan program yang di dalamnya, ada potensi untuk dapat menanggung pembiayaan korban klithih. Akan tetapi secara detail, tentunya ada ketentuan di dalamnya.

"Mau bentuk perda atau pergub khusus klithih, menurut kami korban klithih terutama warga DIY, maka pemerintah harus hadir, peran pemerintah harus andil. Saya kira anggaran cukup, di beberapa kasus memang kadang ada kebuntuan komunikasi, kami sebagai wakil masyarakat siap memfasilitasi hal ini," ujarnya.

Danang menilai dari sisi pencegahan sebenarnya sudah banyak dilakukan oleh pemerintah akan tetapi perlu diarahkan lebih ke akar rumput salah satunya melalui pengaktifan secara masif siskamling atau ronda. Masyarakat secara bergantian melakukan ronda malam sekaligus memantau kemungkinan adanya warga usia anak keluar malam. Karena fakta yang terjadi pelaku klithih lebih didominasi anak usia belasan tahun.

"Kami mendorong agar semua terlibat dalam penanganan klithih. Dukungan pemerintah tidak selalu harus logistik, meski itu dibutuhkan misalnya untuk keperluan minum petugas ronda, menurut kami juga perlu menjadi perhatian agar ke depan Siskamling ini bisa aktif," ujarnya.