Program Desentralisasi Sampah Mundur Jadi Mei 2024

Harianjogja.com, JOGJA—Pemda DIY menyebutkan program desentralisasi sampah penuh yang semula dijadwalkan berlangsung pada Maret atau April dimundurkan menjadi Mei 2024.

Kepala DLHK DIY Kusno Wibowo mengatakan secara matematis TPA Piyungan diperkirakan penuh pada 15 April mendatang. Namun desentralisasi sampah secara penuh baru terwujud pada akhir April atau Mei mendatang. "Kalau kondisi TPA Piyungan masih terkendali ya, dari kondisi sekarang masih aman. Musim hujan sekarang juga ga ada masalah. Mudah-mudahan ke depan juga masih aman," katanya, Rabu (28/2/2024). 

"Kalau untuk zona transisi dua hitungan kami memang pada 15 April sudah penuh, untuk desentralisasi sampah penuh baru dimulai pada Mei nanti, untuk itu kita dorong kabupaten kota agar siap-siap," sambungnya.

Sementara untuk mengingatkan kabupaten kota agar bersiap dengan program desentralisasi sampah, pekan depan pihaknya akan mengundang seluruh daerah yang selama ini memakai TPA Piyungan sebagai pembuangan akhir. "Minggu depan itu masih soft launching lah istilahnya nanti kan desentralisasi penuh pada akhir April atau awal Mei," jelasnya.

Baca Juga

Desentralisasi Pengolahan Sampah, Bantul Sudah Siap Berbagai Langkah

Pemkot Jogja Bersiap Desentralisasi Pengolahan Sampah, Ini Caranya

Ini Upaya Pemkot Jogja untuk Siap Desentralisasi Pengolahan Sampah

Menurut Kusno, setelah desentralisasi sampah diberlakukan penuh tidak ada lagi pembuangan sampah ke TPA Piyungan. Pihaknya baru akan mengkaji lokasi tersebut dibuat untuk apa setelah program desentralisasi sampah diberlakukan secara menyeluruh. "Ya nanti setelah desentralisasi sampah, akan kami kaji TPA Piyungan ini mau dibuat apa. Kan disana ada TPA yang eksisting atau zona A sebesar 12 hektare itu diapakan juga yang transisi, nanti penentuannya setelah desentralisasi dikaji lagi," ujarnya.

Kusno menambahkan tidak ada intervensi khusus yang diberikan kepada Pemkot Jogja dalam program desentralisasi sampah tersebut. Hanya saja selama ini pihaknya telah memberikan kuota tambahan atau alokasi khusus kepada Pemkot Jogja di luar dari kuota reguler. "Alokasi khusus ini paling tidak bisa mengurangi soal sampah yang ada di Jogja. Namun tetap kita evaluasi bukan permintaan langsung dikabulkan, kita evaluasi tiga hari sekali," ujarnya.

"Kuota khusus ini kan hanya penambahan. Misalnya ada penambahan di Kota Jogja di luar yang reguler. Nah itu tetap kita evaluasi dari tim, pengajuannya seperti apa dan karena apa dan kemudian baru dieksekusi," katanya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News